Konsultan Hukum Dan Bisnis
hukum pengadilan undang-undang
PENGUNTIT APAKAH DAPAT DIJERAT HUKUMAN – Penguntit (stalking) bisa dijerat hukuman pidana di Indonesia—terutama sejak hadirnya UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022). UU ini secara eksplisit mengatur bahwa penguntitan termasuk bentuk kekerasan berbasis gender. Apa Itu Stalking Menurut UU? Menurut Pasal 5 ayat (2) UU TPKS, penguntitan (stalking) adalah bagian dari […]
hukum pengadilan undang-undang
PENGUNTIT APAKAH DAPAT DIJERAT HUKUMAN – Penguntit (stalking) bisa dijerat hukuman pidana di Indonesia—terutama sejak hadirnya UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022). UU ini secara eksplisit mengatur bahwa penguntitan termasuk bentuk kekerasan berbasis gender. Apa Itu Stalking Menurut UU? Menurut Pasal 5 ayat (2) UU TPKS, penguntitan (stalking) adalah bagian dari […]
hukum pengadilan undang-undang
PENGUNTIT APAKAH DAPAT DIJERAT HUKUMAN – Penguntit (stalking) bisa dijerat hukuman pidana di Indonesia—terutama sejak hadirnya UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022). UU ini secara eksplisit mengatur bahwa penguntitan termasuk bentuk kekerasan berbasis gender. Apa Itu Stalking Menurut UU? Menurut Pasal 5 ayat (2) UU TPKS, penguntitan (stalking) adalah bagian dari […]
hukum pengadilan undang-undang
PENGUNTIT APAKAH DAPAT DIJERAT HUKUMAN – Penguntit (stalking) bisa dijerat hukuman pidana di Indonesia—terutama sejak hadirnya UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022). UU ini secara eksplisit mengatur bahwa penguntitan termasuk bentuk kekerasan berbasis gender. Apa Itu Stalking Menurut UU? Menurut Pasal 5 ayat (2) UU TPKS, penguntitan (stalking) adalah bagian dari […]
hukum pengadilan undang-undang
Bagaimana hukum yang berlaku bagi pelaku kasus suap yang melibatkan hakim dan pengacara – Â Dalam kasus suap yang melibatkan hakim dan pengacara, hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pidana. Berikut ini adalah dasar hukum dan ketentuan hukuman yang dapat dikenakan kepada para pelaku: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 […]
hukum pengadilan undang-undang
RUU TNI DISAHKAN AKANKAH BERDAMPAK BAGI RAKYAT INDONESIA –Â Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tentu bisa berdampak bagi rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya akan bergantung pada isi RUU tersebut, tujuan dari pengesahannya, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi jika RUU TNI disahkan: 1. Peningkatan […]
hukum pengadilan undang-undang
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL OLEH WARGA NEGARA ASING –Â Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan penambangan emas tanpa izin di Indonesia, mereka dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya terkait dengan peraturan tentang pertambangan dan kewarganegaraan. Beberapa pasal yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan […]
hukum pengadilan undang-undang
SANKSI BAGI POLISI MELANGGAR KODE ETIK –Â Sanksi bagi polisi yang melanggar kode etik dapat beragam, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Di Indonesia, sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri dan kode etik profesi kepolisian. Berikut beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan: Sanksi Administratif Ini adalah sanksi yang lebih ringan, biasanya berupa: Teguran lisan atau tertulis Pemberhentian sementara […]
hukum pengadilan undang-undang
KASUS YANG MENJERAT MANTAN KAPOLRES NGADA –Â Mantan Kapolres Ngada, yang terlibat dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dijerat dengan dakwaan yang sangat serius sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), pencabulan terhadap […]