26/05/2024

KANTOR HUKUM NENGGALA ALUGORO

Konsultan Hukum Dan Bisnis

Pemenuhan Hak-Hak Veteran Republik Indonesia

6 min read

Pemenuhan Hak-Hak Veteran Republik Indonesia – Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan ditandai dengan kebangkitan nasional, yang dilakukan melalui pengembangan wawasan kebangsaan, pemantapan patriotisme dan nilai-nilai perjuangan, sampai pada puncaknya yaitu terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilaksanakan secara spontan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan semangat juang yang tinggi dan kerelaan berkorban, hal tersebut merupakan perwujudan dan tanggung jawab serta kehormatan seluruh rakyat Indonesia terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diploklamirkannya Indonesia sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945, sampai sekarang kita bisa menikmati kemerdekaan, buah dari perjuangan keras para pahlawan, termasuk veteran perang RI. Walupun negeri sudah diklaim terbebas dari penjajahan kolonial, diikuti pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, ternyata jumlah orang miskin di negeri ini masih tinggi. Ironisnya, di antara orangorang miskin itu, ada yang merupakan veteran perang RI. Misalnya Rohadi, pejuang veteran kemerdekaan yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Warga Trengguli III Nomor 21, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah ini masih mengayuh becak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (merdeka.com).

Rumah yang didiami Mawardi berukuran sekitar 4×6 meter sebenarnya lebih mirip gubuk di sawah. Di tengahnya cuma ada satu kamar terbentuk dari sekat triplek. Hanya bagian depan rumah berdinding papan. Bagian lain ditutupi terpal, tapi tak rapat lagi sehingga banyak cahaya masuk dari celah-celah anyaman. Rumah yang disebut warga sekitar sebagai gubuk itu disewa Mawardi Rp 150 ribu per bulan. Harga itu belum termasuk biaya listrik. Mawardi diakui negara sebagai veteran mulai 1981 dan sudah dia mendapat sejumlah piagam penghargaan. Di baju veteran yang dikenakannya terdapat Lencana Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Piagam untuk penghargaan itu ditandatangani presiden ketiga Indonesia BJ Habibie.(merdeka.com).

Pengamat Sosial Aceh Kamaruddin Hasan menilai pejuang Veteran untuk saat ini masih jauh dari kesejahteraan, ditandai dengan masih kurangnya kepedulian dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. “Seharusnya veteran ini butuh perhatian khusus dari pemerintah, karena veteran merupakan gerbang utama dalam memperjuangkan sebuah negara. Selama ini veteran hanyalah sebagai simbol yang diundang saat hari-hari besar negara seperti Hari Kemerdekaan RI dan ini masih bersifat seremonial, sementara veteran ini butuh kehidupan yang layak,”.(rri.co.id).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dinyatakan bahwa Veteran Repubik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Jenis Veteran Republik Indonesia ditentukan berdasarkan peristiwa keveteranan yang terdiri atas Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia; Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan Veteran Anumerta Republik Indonesia. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia). Berkenaan dengan penentuan dalam pemenuhan hak-hak terhadap para veteran yang telah berjuang dan berjasa untuk Republik Indonesia juga telah dijamin dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia berhak    mendapatkan Tunjangan Veteran; Dana Kehormatan; pemakaman di taman makam pahlawan; dan hak-hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak tertentu antara lain keringanan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, keringanan pembayaran biaya dalam penggunaan jasa angkutan milik negara, jaminan pemeliharaan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan usaha dan bantuan teknis serta pemberdayaan Veteran Republik Indonesia.

Veteran Perdamaian Republik Indonesia berhak mendapatkan pemakaman di taman makam pahlawan; dan hak-hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Veteran Anumerta Republik Indonesia berhak mendapatkan pemakaman di taman makam pahlawan.

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Perdamaian Republik Indonesia berhak mendapatkan hak protokoler. Hak protokoler termasuk memakai seragam dalam upacara nasional dan hari nasional serta memakai tandatanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain kepada para veteran, terhadap keluarga yang ditinggalkan juga diberikan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yaitu Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberi tunjangan janda, duda, atau yatim-piatu. Kemudian kepada Janda, duda, atau yatimpiatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberi Dana

Kehormatan.

Pemenuhan hak atas Veteran Republik Indonesia yang menderita cacat dalam peristiwa keveteranan diberi santunan dan tunjangan cacat serta alat bantu tubuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.{Pasal 14 ayat (1)}. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang menderita cacat dalam peristiwa keveteranan, selain diberi Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, juga diberikan santunan dan tunjangan cacat.{Pasal 14 ayat (2)}. Berkenaan dengan veteran yang meninggal dunia maka diberikan pemenuhan hak kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang meninggal dunia dan mempunyai bintang gerilya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Adapun Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran Perdamaian Republik Indonesia yang meninggal dunia serta Veteran Anumerta Republik Indonesia berhak dimakamkan di taman makam pahlawan. Selain itu, Veteran Republik Indonesia yang berjasa dalam suatu peristiwa yang luar biasa dapat diberi bintang kehormatan dan/atau bintang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia mengatur tentang beberapa peristiwa perjuangan yang dilakukan oleh WNI yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi, dan dinyatakan sebagai Peristiwa Keveteranan. Peristiwa itu adalah:

Pada kurun waktu perjuangan antara tanggal 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 yang terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Peristiwa Keveteranan Trikora antara tanggal 19 Desember 1961 – 1 Mei 1963 yang terjadi di wilayah Irian Barat;

Peristiwa Keveteranan Dwikora antara tanggal 3 Mei 1964 -11 Agustus 1966, yang terjadi di seluruh wilayah Kalimantan dan Sumatera;

Peristiwa Keveteranan Seroja antara 21 Mei 1975 – 17 Juli 1976 yang terjadi di wilayah Timor Timur;

Peristiwa Keveteranan Perdamaian yang dilaksanakan oleh WNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda dan berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB; dan

Peristiwa Keveteranan lainnya pada masa mendatang di seluruh/sebagian wilayah NKRI.

Para Veteran RI, menurut Perpres tersebut memperoleh hak-hak tertentu, yaitu: Keringanan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang; Jaminan pemeliharaan kesehatan; d. Keringanan biaya pendidikan; Bimbingan usaha kecil dan menengah; dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Terhadap Veteran Republik Indonesia khususnya Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta Republik Indonesia selain diberikan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, diberikan pula Tunjangan Veteran. Pemberian bantuan berupa Tunjangan Veteran dari negara pada saat ini didasarkan pada prinsip pemberian bantuan atas dasar ketidakmampuan. Prinsip tersebut sudah tidak sesuai lagi karena pemberian Tunjangan Veteran pada hakikatnya adalah penghargaan dan penghormatan dari negara. Dengan demikian, Tunjangan Veteran harus atau wajib diberikan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia mengatur tentang hakhak yang diberikan kepada Veteran

Republik Indonesia yang terdiri atas veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia, veteran pembela kemerdekaan republik indonesia, veteran perdamaian republik indonesia, dan veteran anumerta republik indonesia. Mengingat jasa dan pengorbanan warga negara indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah dan berperan aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia, atau warga negara indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, negara wajib memberikan penghargaan yang berupa tanda kehormatan veteran republik indonesia, dana kehormatan, tunjangan veteran, tunjangan janda/duda/yatim- piatu, santunan cacat, dan tunjangan cacat serta alat bantu tubuh bagi veteran republik indonesia.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan Hari Veteran Nasional jatuh pada tanggal 10 Agustus. Hal tersebut merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada para veteran. Namun sebaiknya peringatan hari veteran tersebut tidak hanya bersifat seremonial belaka. tetapi dapat mengimpelementasikan peraturan perundang-undangan tersebut melalui tindakan nyata dengan memberikan pemenuhan hak-hak kepada para veteran Republik Indonesia yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tindakan nyata dari pemerintah diharapkan kesejahteraan para veteran menjadi lebih baik dan mereka tidak hidup di dalam kemiskinan sehingga tidak ada lagi veteran yang kehidupan di masa tuanya memprihatinkan.

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.