# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
TUGAS HAKIM DALAM PERSIDANGAN
TUGAS HAKIM DALAM PERSIDANGAN – Dalam sistem peradilan Indonesia, perbedaan tugas antara hakim ketua dan hakim anggota dalam persidangan cukup jelas: Hakim Ketua: Memimpin persidangan: Hakim ketua bertanggung jawab untuk memimpin jalannya persidangan, memastikan bahwa sidang berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur. Mengatur agenda sidang: Hakim ketua yang menentukan urutan perkara yang akan disidangkan serta waktu […]
-
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM – Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia, pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan […]
-
HAKIM MELANGGAR KODE ETIK?
HAKIM MELANGGAR KODE ETIK – Hakim adalah aparat hukum yang bertugas sebagai pihak netral. Jadi merekalah yang bertugas untuk mengadili, memberikan keputusan, nasehat, dan hukuman terhadap sebuah kasus yang berlaku di persidangan. Bagaimana jika seorang hakim melanggar kode etik? Adakah sanksi bagi hakim yang melanggar? Di setiap pelanggaran pasti ada sanksi yang berlaku sebagai bentuk perwujudan […]
-
Syarat Menjadi Hakim dalam Sistem Peradilan Islam
Syarat – Syarat Menjadi Hakim dalam Sistem Peradilan Islam – Hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga Peradilan Agama. Ia memainkan peran yang sangat penting dalam melaksanakan pemberlakuan Hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan Hukum Islam. Menurut pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa “Hakim adalah […]
-
PRINSIP POKOK KEHAKIMAN
Prinsip-prinsip pokok kehakiman – Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistim peradilan judicial system, yaitu sebagai berikut: the principle of judicial indepedence, the principle of judicial impartiality. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistim disemua negara yang disebut hukum modern atau “modern constitutional state”. Prinsip indepedensi itu sendiri […]
-
Proses Sanksi Bagi Hakim Pelangar Kode Etik
Proses Sanksi Bagi Hakim Pelangar Kode Etik – Sanksi merupakan hukuman yang diberikan terhadap orang yang melanggar aturan (hukum). Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memaksa ditaatinya hukum. Dan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana. Di setiap pelanggaran pasti ada sanksi yang berlaku di mana peneliti di […]
-
Prinsip-Prinsip Kehakiman
Prinsip-Prinsip Pokok Kehakiman – Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan judicial system, yaitu sebagai berikut: the principle of judicial indepedence, the principle of judicial impartiality. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistim disemua negara yang disebut hukum modern atau “modern constitutional state”. Prinsip indepedensi itu sendiri […]
-
Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman – Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengelompokan asas-asas tersebut berdasarkan instrument dalam penegakkan hukum, untuk memudahkan pemahaman, yaitu: Lembaga Peradilan Hakim Pengadilan Subjek Hukum Putusan Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: Lembaga Peradilan Peradilan […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas dpr gugatan hak hak cipta hakim hukum hukuman hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan perlindungan anak PHK pidana pns polisi politik putusan RUU sertifikat tanah tindak pidana tugas undang-undang Yurisprudensi