# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
Merevisi UU Pilkada Dapatkah Membatalkan Putusan MK?
Merevisi UU Pilkada Dapatkah Membatalkan Putusan MK? Bisakah DPR membatalkan putusan MK? Dengan Dpr merevisi UU Pilkada maka Dpr tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai peran masing-masing lembaga: Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK): Penafsir UUD: MK […]
-
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) –Â Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan penting dalam mengawal konstitusi dan menjaga agar undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya, MK mengeluarkan berbagai jenis putusan yang memiliki dampak hukum berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis putusan yang dikeluarkan oleh MK: Putusan Pengujian Undang-Undang: Â Â Â Â Â Â Â […]
-
Mahkamah Konstitusi dalam menengakkan Konstitusi
Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menengakkan Konstitusi –Â Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. […]
-
Mahkamah Konstitusi RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Mahkamah Konstitusi RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia –Â Pemikiran mengenai pentingnya suatu mahkamah konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding undangundang. Namun ide ini […]
-
KLASIFIKASI SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
KLASIFIKASI SISTEM PERADILAN DI INDONESIA –Â Peradilan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk memutus, memeriksa, mengadili hingga menyelesaikan perkara sesuai hukum yang berlaku. Lembaga peradilan merupakan salah satu aspek dari sistem hukum di Indonesia. Lembaga ini juga sering disebut sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam menegakkan keadilan. Berbicara mengenai lembaga […]
-
Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan Apakah Menjamin Kepastian Hukum? –Â Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan titik singgung antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan adanya kewenangan yang saling beririsan ini menimbulkan problematika bagi Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dalam menjalankan wewenangnya untuk menguji peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah diketahui, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas […]
-
Pengajuan Hak Uji / Judicial Review Secara Online
Prosedur Pengajuan Judicial Review Secara Online –Â Judicial review atau hak uji materiil merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktiknya, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review dapat diajukan oleh perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan […]
-
PROSES BERACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PROSES BERACARA MAHKAMAH KONSTITUSI – Persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang MK dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan   Persidangan,   Rapat   Permusyawaratan   Hakim   (RPH),   dan   Pengucapan Putusan. Keempat jenis persidangan tersebut memang dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara, namun dalam perkara-perkara tertentu dapat terjadi tidak semua jenis persidangan itu dibutuhkan. Terdapat […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas dpr gugatan hak hak cipta hakim hukum hukuman hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan perlindungan anak PHK pidana pns polisi politik putusan RUU sertifikat tanah tindak pidana tugas undang-undang Yurisprudensi