# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
TINDAK PIDANA PENIPUAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN – Tindak pidana penipuan adalah suatu tindakan kriminal yang melibatkan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan cara menipu atau menyesatkan orang lain. Penipuan umumnya melibatkan elemen-elemen berikut: niat jahat, tindakan penipuan, dan kerugian bagi pihak yang ditipu. Di bawah ini adalah beberapa jenis tindak pidana penipuan yang umum dikenal, serta ciri-ciri […]
-
Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank
Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank – Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya akan dibahas mengenai pasal-pasal yang berkenaan dengan kerahasiaan bank berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank. […]
-
Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat – Tindak pidana mengenai pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut : Pengertian Pemalsuan berasal dari kata “palsu”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); gadungan (tentang polisi, […]
-
Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan
Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan – Apa itu pemerasan? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online dijelaskan pemaknaan kata dari pemerasan adalah sebagai berikut: Berasal dari kata dasar peras yang merupakan kata kerja, dan ketika ditambah awalan “me” berubah menjadi “memeras”yang mempunyai arti memijit (menekan dan sebagainya) supaya keluar airnya; mengambil untung yang sebanyak-banyaknya dari orang lain; meminta uang dan sebagainya dengan […]
-
Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama
Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama – Penistaan agama termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian Penistaan Agama Penistaan agama terdiri dari dua suku kata yaitu penistaan dan agama, yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti secara terpisah sebagai berikut: Penistaan; mempunyai kata dasar nista yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online mempunyai pengertian hina;rendah, tidak enak didengar, aib; cela; […]
-
Tindak Pidana Dalam Kegiatan Usaha Migas
Tindak Pidana Dalam Kegiatan Usaha Migas – Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam kegiatan migas, secara umum pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 51 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jenis Tindak […]
-
Tindak Pidana Dalam Perdagangan
Tindak Pidana Dalam Perdagangan – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen mengatur juga ketentuan pidana dalam Pasal 104 – Pasal 116, adapun ketentuan pidana tersebut adalah sebagai berikut: Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, […]
-
Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang – Hak asasi merupakan hak yang diberikan oleh Sang Pencipta, untuk itu kerberadaannya dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Perdagangan orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas dpr gugatan hak hak cipta hakim hukum hukuman hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan perlindungan anak PHK pidana pns polisi politik putusan RUU sertifikat tanah tindak pidana tugas undang-undang Yurisprudensi