# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PROSES PKPU
KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PROSES PKPU Kedudukan Advokat dalam Proses PKPU – Advokat selain berperan sebagai penasehat hukum umum, advokat mempunyai peranan khusus. Salah satunya juga berperan dalam perkara kepailitan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitn dan Penundaan Hutang. (UU 37/2004) berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6, 10, 11, 12, 43, […]
-
Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Menurut Uni Eropa
Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Menurut Uni Eropa – Uni eropa merupakan salah satu negara pencetus pembentukan peraturan perlindungan terkait data privasi dan hak asasi individu. Pada 2016 mereka telah merancang pembaruan regulasi terkait perlindungan data pribadi yang mereka miliki lalu, akhirnya mulai diberlakukan secara resmi pada 2018. Mereka memandang bahwa perkembangan zaman yang sangat masif […]
-
PROSES PEMBENTUKAN NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROSES PEMBENTUKAN NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan […]
-
Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan Apakah Menjamin Kepastian Hukum? – Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan titik singgung antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan adanya kewenangan yang saling beririsan ini menimbulkan problematika bagi Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dalam menjalankan wewenangnya untuk menguji peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah diketahui, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas […]
-
Pengajuan Hak Uji / Judicial Review Secara Online
Prosedur Pengajuan Judicial Review Secara Online – Judicial review atau hak uji materiil merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktiknya, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review dapat diajukan oleh perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan […]
-
Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial
Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial – Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial berdasarkan yuridiksi khusus (Spesific Jurisdiction). Pengadilan ini menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berada pada lingkungan peradilan umum. Meskipun pengadilan hubungan industrial merupakan yuridiksi khusus, melihat penjabaran dari undang-undang yang menyatakan bahwa keberadaannya […]
-
Langkah-Langkah Penyusunan Sebuah Undang-Undang
Langkah-Langkah Penyusunan Sebuah Undang-Undang – Undang-undang dalam proses penyusunannya merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat dan presiden. Sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang biasanya disebut dengan Rancangan Undang-Undang (RUU). Langkah Penyusunan Undang-Undang Rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya, dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dapat juga berasal dari presiden. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan […]
-
Jenis Perikatan
Jenis Perikatan – Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang Lahir Karena Kontrak atau Persetujuan Kontrak atau persetujuan menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah, “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Persetujuan atau kontrak […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas dpr gugatan hak hak cipta hakim hukum hukuman hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam karyawan kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan perlindungan anak PHK pidana pns politik praperadilan putusan sertifikat tanah tindak pidana tugas undang-undang Yurisprudensi