Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Regulasi ini diharapkan dapat membantu negara dalam menelusuri, mengamankan, dan mengambil kembali aset yang berasal dari hasil tindak pidana, khususnya korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya.
Namun, di balik tujuan pemberantasan kejahatan tersebut, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan negara dalam merampas aset serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki atau menguasai aset secara sah.
-
Mengapa Undang-Undang Perampasan Aset Diperlukan?
Selama ini, penegakan hukum tidak hanya menghadapi persoalan membuktikan tindak pidana, tetapi juga mengembalikan hasil kejahatan. Tidak sedikit pelaku yang menyembunyikan, mengalihkan, atau mengatasnamakan asetnya kepada pihak lain untuk menghindari proses hukum.
Melalui Undang-Undang Perampasan Aset, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk memutus penguasaan pelaku atas hasil tindak pidana sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara maupun korban.
-
Apakah Negara Dapat Merampas Aset Tanpa Putusan Pidana?
Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian adalah Non-Conviction Based Asset Forfeiure (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pemiliknya.
Mekanisme ini memungkinkan aset tertentu dirampas melalui proses hukum apabila memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, termasuk dalam keadaan ketika proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan.
Namun, hal tersebut bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Perampasan tetap harus didasarkan pada bukti yang sah, prosedur hukum, dan pemeriksaan pengadilan. Dengan demikian, hubungan antara aset dan tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
-
Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Aset?
Pemberantasan tindak pidana tidak boleh mengabaikan hak masyarakat, terutama pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Sebagai contoh, seseorang membeli tanah melalui transaksi yang sah tanpa mengetahui bahwa aset tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Dalam kondisi demikian, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap asal-usul aset, proses perolehan, serta itikad baik pembeli sebelum tindakan perampasan dilakukan.
Oleh karena itu, mekanisme keberatan dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga menjadi aspek penting dalam penerapan undang-undang ini.
-
Apa Tantangan dalam Penerapan Undang-Undang Perampasan Aset?
Meskipun bertujuan memperkuat pemberantasan kejahatan, penerapan undang-undang ini tetap memiliki tantangan. Kewenangan aparat penegak hukum harus memiliki batas yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, proses pembuktian, pengawasan pengadilan, serta pengelolaan aset yang telah dirampas harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar kewenangan negara tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum atau merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Penutup
Pengesahan Undang-Undang perampasan aset merupakan perkembangan penting dalam upaya memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak dapat dengan mudah disembunyikan atau dinikmati oleh pelakunya.
Namun, keberhasilan regulasi ini tidak hanya diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas, melainkan juga dari bagaimana proses perampasan dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Pada akhirnya, negara memang memiliki kewenangan untuk merampas aset hasil tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut bukan tanpa batas. Pemberantasan kejahatan harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum, dan prinsip keadilan.