Membeli barang lewat lelang terasa aman karena prosesnya resmi. Namun setelah lelang selesai, kadang muncul pihak yang mengaku punya hak atas barang itu, misalnya pemilik lama, pasangan yang menganggapnya harta bersama, atau pemilik asli. Inilah yang disebut sengketa kepemilikan objek lelang.
Dasar Hukum
- Vendu Reglement (Stb. 1908 No. 189): aturan dasar lelang.
- PMK No. 122 Tahun 2023: petunjuk pelaksanaan lelang yang berlaku sejak 1 Januari 2024 dan menggantikan PMK 213/PMK.06/2020.
- UU Hak Tanggungan (UU No. 4/1996): dasar penjualan jaminan lewat lelang.
- HIR/RBg: aturan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
- KUHPerdata: itikad baik, perbuatan melawan hukum, dan ketentuan barang hasil lelang umum.
- Putusan MA No. 821 K/Sip/1974 dan SEMA No. 4/2016: perlindungan pembeli lelang beritikad baik.
Prinsip Utama
- Lelang yang sah tidak dapat dibatalkan. Ini diatur Pasal 25 PMK 213/2020, dan ketentuan setaranya perlu dicek di PMK 122/2023.
- Pembeli beritikad baik dilindungi. Yaitu pembeli yang mengikuti prosedur, tidak tahu ada cacat hukum, dan tidak bersekongkol.
- Risalah Lelang adalah akta otentik. Dokumen ini menjadi bukti kuat peralihan hak.
- Penjual bertanggung jawab atas gugatan. Pasal 13 PMK 213/2020 menempatkan tanggung jawab itu pada penjual, misalnya bank atau kreditor.
Cara Penyelesaian
- Non-litigasi: musyawarah atau mediasi, serta konsultasi atau pengaduan ke KPKNL/DJKN.
- Litigasi: perlawanan pihak ketiga atau gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri. Hakim menilai prosedur lelang dan itikad baik pembeli. Jika kesalahan ada pada penjual, tuntutannya umumnya ganti rugi, bukan pembatalan lelang.
- Setelah menang: ajukan permohonan pengosongan ke pengadilan, lalu urus balik nama (untuk tanah).
Tips untuk Peserta Lelang
Cek status dan riwayat objek sebelum menawar, ikuti lelang resmi lewat KPKNL, dan simpan Risalah Lelang beserta bukti pelunasan. Jika digugat, hadiri sidang dan jangan abaikan panggilan.