# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
Bunga Buat Apa? Denda Buat Siapa? Utang Udah Kayak Neraka
Bunga Buat Apa? Denda Buat Siapa? Utang Udah Kayak Neraka Di era digital, pinjaman online (pinjol) memberikan solusi cepat untuk kebutuhan mendesak. Dengan hanya menggunakan KTP dan internet, masyarakat bisa menerima uang dalam hitungan menit. Namun, kemudahan ini sering menyimpan jebakan yang membuat banyak orang terperangkap dalam lingkaran setan utang. Bunga yang mencekik dan denda […]
-
PERBEDAAN GUGATAN KABUR DAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU DITOLAK
PERBEDAAN GUGATAN KABUR DAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU DITOLAK –Â Dalam hukum acara perdata di Indonesia, ada perbedaan penting antara gugatan kabur, gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/N.O.), dan gugatan ditolak. Berikut adalah penjelasannya: Gugatan Kabur Definisi: Gugatan kabur adalah gugatan yang tidak jelas atau tidak memenuhi syarat formal dalam hukum acara perdata. Ciri-Ciri: Tidak […]
-
HAK ASUH ANAK
Hak asuh anak (dalam hukum Indonesia dikenal sebagai hak pemeliharaan dan pendidikan anak) adalah hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadi perpisahan, baik karena perceraian atau faktor lainnya. Hak asuh anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019) serta peraturan lain yang […]
-
HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat kejahatannya. Ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual, dan hukuman yang diberikan bisa meliputi pidana penjara, denda, atau keduanya. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual antara lain: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan […]
-
YURISPRUDENSI HAK PEMBANDING YANG DILINDUNGI
yurisprudensi hak pembanding yang dilindungi –Â Yurisprudensi yang melindungi hak pembanding dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan. Berikut beberapa poin penting dari kasus-kasus tersebut: Perlindungan terhadap pembanding yang beritikad baik: Dalam kasus Putusan Nomor 222/Pdt/2016/PT SMG, pembanding yang merupakan pemegang hak tanggungan beritikad baik diakui memiliki hak yang diutamakan atas objek sengketa. Hak tersebut harus dilindungi […]
-
UU ITE MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
UU ITE MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI –Â Perlindungan data pribadi di Indonesia sebelumnya diatur secara tidak langsung dalam beberapa peraturan, termasuk UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Meskipun UU ITE bukan secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi, ada beberapa pasal yang memberikan […]
-
MACAM-MACAM GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI
MACAM MACAM GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI –Â Gugatan merupakan permohonan tertulis yang diajukan oleh seseorang atau pihak yang merasa haknya dilanggar (penggugat) kepada pengadilan agar pengadilan memberikan keputusan atau putusan atas sengketa atau permasalahan hukum antara penggugat dan pihak lawan (tergugat). Dalam hukum perdata, gugatan bertujuan untuk meminta perlindungan hukum terhadap hak yang dilanggar, baik dalam […]
-
KEKUATAN HUKUM DARI YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
KEKUATAN HUKUM DARI YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG –Â Yurisprudensi adalah rangkaian putusan-putusan pengadilan, khususnya dari Mahkamah Agung, yang memiliki nilai sebagai pedoman atau acuan dalam menyelesaikan perkara yang serupa di masa mendatang. Yurisprudensi terbentuk ketika suatu putusan pengadilan, khususnya pada tingkat Mahkamah Agung, dianggap memiliki prinsip hukum yang penting, inovatif, atau memberi arah dalam penerapan hukum […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas debitur demokrasi dpr gugatan hak hakim ham hukum hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam karyawan kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang lingkungan hidup Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan PHK pidana pns politik praperadilan putusan sertifikat tanah tindak pidana undang-undang Yurisprudensi