Kategori: KLINIK HUKUM

  • Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana

    Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana

    Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana Dalam sistem peradilan pidana, saksi memegang peranan penting sebagai sumber informasi yang dapat membantu dalam pembuktian suatu perkara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak dan kewajiban saksi diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban saksi dalam perkara pidana. Hak Saksi Hak […]

    Continue Reading

  • KONSEKUENSI APABILA MEMINJAMKAN KARTU KREDIT KEPADA TEMAN

    KONSEKUENSI APABILA MEMINJAMKAN KARTU KREDIT KEPADA TEMAN

    Pertanyaan Bagaimana jika kartu kredit saya dipinjam oleh teman saya yang ternyata dia tidak mau membayar tagihan kreditnya dan bisakah saya melaporkan kepada pihak berwajib? Tetapi saya tidak memiliki bukti tertulis hanya ada saksi saja. Ulasan Menurut Edukasi Bank Indonesia, kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk pembayaran atas […]

    Continue Reading

  • PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS

    PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS

    Pertanyaan Bagaimana cara membuktikan perjanjian yang dilakukan tidak tertulis di pengadilan? Ulasan Hukum acara perdata sebagai hukum formil yang mengatur cara menegakkan hukum perdata materiil, terdapat lima alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yakni: Bukti tulisan Bukti dengan saksi Persangkaan […]

    Continue Reading

  • NOMOR HP DIGUNAKAN UNTUK EMERGENCY CALL PINJOL OLEH PIHAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

    NOMOR HP DIGUNAKAN UNTUK EMERGENCY CALL PINJOL OLEH PIHAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

    Pertanyaan Apakah data kita terutama nomor HP bisa tiba-tiba digunakan orang yang tidak bertanggung jawab sebagai emergency contact aplikasi pinjol? Ulasan Perlindungan hukum terhadap data pribadi perseorangan dalam sistem elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016). Yang dimaksud dengan data pribadi […]

    Continue Reading

  • DEBITUR MENGGUGAT OBJEK JAMINAN YANG SUDAH DILELANG KE PENGADILAN, APAKAH BISA?

    DEBITUR MENGGUGAT OBJEK JAMINAN YANG SUDAH DILELANG KE PENGADILAN, APAKAH BISA?

    Pertanyaan Apakah seorang debitur dapat mengajukan gugatan perdata tentang jaminan berupa tanah yang sudah dilelang ke pengadilan? Ulasan Kasus di atas berhubungan dengan jaminan berupa benda tidak bergerak dalam hal ini adalah tanah, yang dapat dijaminkan dengan pembebanan Hak Tanggungan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang […]

    Continue Reading

  • ASPEK HUKUM PIDANA DAN PERDATA TERHADAP KREDITUR YANG MENCORET-CORET RUMAH SAAT MENAGIH HUTANG

    ASPEK HUKUM PIDANA DAN PERDATA TERHADAP KREDITUR YANG MENCORET-CORET RUMAH SAAT MENAGIH HUTANG

    Pertanyaan Bagaimana jika kreditur menagih hutang kepada debitur dengan mencoret-coret rumah? Ulasan Mengenai penagihan hutang yang dilakukan dengan mencoret-coret rumah debitur, langkah hukum yang dapat dilakukan atas perbuatan tersebut yakni: Aspek Hukum Pidana Perihal mencoret-coret barang milik orang lain menurut aturan pidana dapat dijerat dengan pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila […]

    Continue Reading

  • APAKAH TANAH/KAWASAN TERLANTAR MILIK NEGARA?

    APAKAH TANAH/KAWASAN TERLANTAR MILIK NEGARA?

    Pertanyaan Apakah bisa memiliki hak atas tanah dan izin usaha untuk memakai tanah yang tidak dimanfaatkan? Ulasan Kawasan dan tanah telantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (“PP 20/2021”). Menurut Pasal 1 angka 1 PP 20/2021, kawasan telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah […]

    Continue Reading

  • PROSES PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

    PROSES PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

    Pertanyaan Siapa sebenarnya yang bisa melakukan penyitaan dan bagaimana prosedurnya? Ulasan Tentang cara dan siapa yang harus melakukan, menjalankan pensitaan itu, serta akibat hukumnya suatu persitaan diatur dalam Pasal 197, 198 dan 199 H.I.R., yang pada pokoknya adalah: a) Pensitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri; b) Apabila Panitera berhalangan, ia diganti oleh orang lain yang […]

    Continue Reading