Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat kejahatannya. Ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual, dan hukuman yang diberikan bisa meliputi pidana penjara, denda, atau keduanya. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual antara lain:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, dengan hukuman yang lebih jelas dan tegas dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dapat mencakup:

1. Pelecehan Seksual Non-Fisik

• Contoh: Ucapan, komentar, atau isyarat seksual yang merendahkan korban.
• Hukuman: Pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta.

2. Pelecehan Seksual Fisik

• Contoh: Meraba atau menyentuh bagian tubuh korban dengan maksud seksual tanpa persetujuan.
• Hukuman: Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

3. Pemaksaan Perkawinan

• Menikahkan seseorang tanpa persetujuannya.
• Hukuman: Pidana penjara paling lama 9 tahun.

4. Eksploitasi Seksual

• Memanfaatkan kerentanan seseorang untuk tujuan seksual, seperti prostitusi paksa.
• Hukuman: Pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

5. Perdagangan Orang untuk Tujuan Seksual

• Merekrut, mengangkut, atau memperdagangkan seseorang untuk eksploitasi seksual.
• Hukuman: Sesuai ketentuan dalam UU Perdagangan Orang.

6. Pemaksaan Kontrasepsi atau Sterilisasi

• Memaksa seseorang menggunakan alat kontrasepsi atau melakukan sterilisasi.
• Hukuman: Pidana penjara paling lama 5 tahun.

7. Penyiksaan Seksual

• Melakukan kekerasan seksual yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental.
• Hukuman: Pidana penjara paling lama 12 tahun.

8. Pelecehan Seksual Berbasis Elektronik

• Contoh: Penyebaran konten intim atau pesan seksual tanpa persetujuan korban.
• Hukuman: Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Seperti Contoh kasus pelecehan seksual yang melibatkan nama atau istilah “Agus Buntung” sebagai contoh dalam konteks pelecehan verbal atau pelecehan berbasis ejekan di masyarakat. Istilah ini menggambarkan pelecehan berupa komentar tidak pantas, hinaan, atau candaan bernuansa seksual yang merendahkan seseorang.

UU TPKS hadir sebagai solusi hukum yang komprehensif dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan:

• Korban mendapatkan perlindungan dan hak-haknya.
• Pelaku mendapatkan sanksi hukum yang tegas.
• Masyarakat semakin sadar akan pentingnya mencegah kekerasan seksual.