Hak asuh anak (dalam hukum Indonesia dikenal sebagai hak pemeliharaan dan pendidikan anak) adalah hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadi perpisahan, baik karena perceraian atau faktor lainnya. Hak asuh anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019) serta peraturan lain yang terkait.

Pengaturan Hak Asuh Anak

Hak asuh anak bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) dan mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

1. Anak di Bawah Usia 12 Tahun (Anak yang Belum Mumayyiz)
   Dalam Islam dan praktik umum di Indonesia, anak yang masih kecil biasanya berada di bawah asuhan ibu, kecuali jika ada alasan kuat yang membuat ibu dianggap tidak mampu mengasuh, seperti:
   • Melalaikan tanggung jawab.
   • Menyakiti anak secara fisik atau mental.
   • Kehilangan hak asuh karena keputusan pengadilan.

Dasar Hukum:

1. • Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu.
2. Anak yang Sudah Mumayyiz (Di Atas 12 Tahun)
   Anak yang sudah mampu membedakan baik dan buruk dapat memilih apakah ingin diasuh oleh ibu atau ayah, sesuai keputusannya sendiri.

Dasar Hukum:

1. • Pasal 105 KHI: Anak mumayyiz dapat menentukan pilihannya.
2. Hak Asuh pada Ayah
   Jika ibu dianggap tidak layak atau tidak mampu, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah.

Contoh Kasus:

1. • Ibu menikah lagi dengan seseorang yang dianggap membahayakan anak.
   • Ibu tidak dapat memberikan perawatan dan pendidikan yang layak.

Prosedur Pengajuan Hak Asuh Anak di Pengadilan

Jika terjadi perselisihan terkait hak asuh, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Mendaftarkan Gugatan
   Ajukan gugatan hak asuh ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi agama lainnya).
2. Menyertakan Bukti
   Sertakan bukti yang mendukung kemampuan untuk mengasuh anak, seperti:
   • Kondisi finansial.
   • Stabilitas emosional.
   • Kesediaan waktu untuk anak.
3. Mendengarkan Pendapat Anak
   Jika anak sudah cukup dewasa, pendapatnya akan dipertimbangkan oleh pengadilan.
4. Keputusan Pengadilan
   Hakim akan memutuskan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan kenyamanan emosional.

Faktor yang pertimbangkan Pengadilan dalam Hak Asuh Anak

1. Kesejahteraan Anak
   Siapa yang lebih mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan pendidikan anak.
2. Kondisi Orang Tua
   Kondisi emosional, moral, dan kemampuan finansial orang tua menjadi pertimbangan penting.
3. Lingkungan Hidup Anak
   Tempat tinggal yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan anak akan diprioritaskan.
4. Hubungan Anak dengan Orang Tua
   Hubungan emosional antara anak dan orang tua juga menjadi faktor penting.

Hak Orang Tua yang Tidak Mendapat Hak Asuh

Meskipun tidak mendapatkan hak asuh, orang tua tetap memiliki hak untuk:

• Mengunjungi anak secara berkala.
• Memberikan nafkah anak, sesuai kemampuan.
• Memantau perkembangan anak, termasuk pendidikan dan kesejahteraannya.

Nafkah Anak

Hak asuh anak juga mencakup tanggung jawab memberikan nafkah. Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

• Ayah bertanggung jawab atas nafkah anak.
• Jika ayah tidak mampu, tanggung jawab nafkah bisa beralih ke ibu.

Kesimpulan

Hak asuh anak bertujuan untuk memastikan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak tetap terpenuhi setelah perceraian. Pengadilan akan selalu mengutamakan kepentingan anak dalam setiap keputusan.