APAKAH DWANGSOM HARUS DIBAYARKAN? – Dwangsom (uang paksa) harus dibayarkan oleh pihak yang kalah (tergugat atau debitur) jika ia tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh pengadilan dalam waktu yang telah ditetapkan. Namun, kewajiban pembayaran dwangsom tergantung pada beberapa syarat dan kondisi berikut:

1. Dwangsom Berlaku jika Ditetapkan dalam Putusan Pengadilan

• Dwangsom hanya wajib dibayarkan jika pengadilan secara eksplisit mencantumkan ketentuan tersebut dalam amar putusan.
• Jika putusan tidak menyebutkan dwangsom, maka pihak yang kalah tidak dapat diwajibkan membayarnya meskipun tidak memenuhi kewajiban.

2. Dwangsom Berlaku jika Kewajiban Tidak Dilaksanakan

• Dwangsom adalah bentuk hukuman finansial untuk memaksa pihak yang kalah agar segera melaksanakan kewajibannya.
• Jika pihak yang kalah melaksanakan kewajibannya sesuai perintah pengadilan dalam tenggat waktu yang diberikan, maka ia tidak perlu membayar dwangsom.
• Jika kewajiban tetap diabaikan, dwangsom akan terus dihitung sesuai ketentuan dalam putusan (misalnya, “Rp X per hari keterlambatan”).

3. Kemungkinan Pengajuan Keberatan atau Permohonan Penundaan

Pihak yang dikenai dwangsom dapat:

• Mengajukan keberatan atau upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap putusan yang menetapkan dwangsom.
• Memohon kepada pengadilan agar besaran dwangsom dikurangi atau dihentikan, misalnya dengan alasan ketidakmampuan membayar atau perubahan keadaan.

4. Dwangsom Tidak Berlaku untuk Kewajiban Membayar Uang

Dwangsom tidak diterapkan pada kewajiban membayar sejumlah uang (misalnya utang). Untuk kasus seperti ini, pengadilan biasanya melanjutkan ke eksekusi paksa (penyitaan atau pelelangan aset debitur).

5. Pelaksanaan dan Eksekusi Dwangsom

Jika pihak yang kalah tidak membayar dwangsom setelah jatuh tempo:

• Pihak yang menang (penggugat) dapat mengajukan permohonan eksekusi dwangsom kepada pengadilan.
• Pengadilan dapat menyita aset pihak yang kalah untuk memenuhi jumlah dwangsom yang harus dibayarkan.

Kesimpulan

Dwangsom harus dibayarkan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. Jika kewajiban dilaksanakan tepat waktu, dwangsom tidak perlu dibayarkan. Namun, pihak yang kalah tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas besaran dwangsom atau meminta penundaan pelaksanaan berdasarkan keadaan tertentu.

Dwangsom adalah alat tekanan, bukan tujuan utama. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghindari pembayaran dwangsom adalah dengan segera melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.