Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Di Indonesia, penanganan KDRT telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus KDRT kerap terkendala oleh ketentuan hukum pidana terkait delik aduan, yang mengharuskan adanya pengaduan dari korban agar proses hukum dapat dilanjutkan.
Pengertian Delik Aduan
Secara umum, delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang berhak mengadukan. Delik ini diatur dalam Pasal 72 KUHP, dan memiliki karakteristik bahwa proses penegakan hukumnya tidak dapat dimulai tanpa adanya laporan atau aduan resmi dari korban.
Delik aduan dibagi menjadi dua jenis:
- Delik aduan absolut, yang mutlak membutuhkan pengaduan.
- Delik aduan relatif, yang dapat diproses meskipun tanpa pengaduan dalam kondisi tertentu (misalnya dalam kasus anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas).
Delik Aduan dalam Konteks UU PKDRT
Dalam Pasal 51 UU PKDRT disebutkan bahwa tindak pidana KDRT merupakan delik aduan, kecuali untuk tindak kekerasan fisik berat atau yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Artinya, tidak semua bentuk KDRT dapat langsung diproses hukum secara proaktif oleh aparat penegak hukum.
Contohnya:
- Kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual dalam konteks tertentu termasuk dalam delik aduan.
- Namun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, maka sifatnya menjadi delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan.
Permasalahan Hukum
Terdapat sejumlah permasalahan hukum dalam implementasi delik aduan pada kasus KDRT, antara lain:
- Ketergantungan terhadap korban
Korban KDRT sering kali berada dalam posisi lemah secara emosional, sosial, dan ekonomi. Banyak korban tidak melapor karena takut, merasa malu, atau tergantung secara finansial pada pelaku. Akibatnya, keadilan sulit ditegakkan. - Intervensi pihak luar terbatas
Aparat penegak hukum tidak dapat bertindak proaktif tanpa adanya pengaduan, bahkan ketika terdapat bukti awal yang cukup. - Adanya potensi intimidasi atau rekonsiliasi paksa
Pelaku atau keluarga dapat memaksa korban untuk mencabut pengaduan, terutama dalam masyarakat yang mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. - Konflik antara prinsip perlindungan dan prinsip legalitas
Negara berkewajiban melindungi warga negaranya, termasuk dalam lingkup domestik. Namun prinsip delik aduan kadang bertentangan dengan prinsip ini, karena hukum tidak dapat berjalan tanpa inisiatif korban.
Pendekatan Yuridis dan Perlindungan Korban
Beberapa langkah hukum yang telah atau dapat diambil untuk mengatasi kelemahan delik aduan dalam kasus KDRT antara lain:
- Restorative justice dengan tetap memperhatikan kepentingan korban.
- Perlindungan saksi dan korban melalui LPSK, termasuk pendampingan hukum dan psikologis.
- Pemahaman aparat penegak hukum mengenai dinamika KDRT dan pentingnya perspektif korban dalam penegakan hukum.
- Revisi regulasi agar beberapa jenis KDRT tertentu dapat dikategorikan sebagai delik biasa, terutama jika menyangkut kelompok rentan.
Kesimpulan
Delik aduan dalam kasus KDRT menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Meskipun dimaksudkan untuk menjaga privasi dan otonomi korban, dalam praktiknya justru dapat menghambat proses hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis, baik dari sisi regulasi maupun implementasi, untuk memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan secara maksimal. Revisi terhadap klasifikasi delik aduan dalam UU PKDRT bisa menjadi langkah strategis menuju sistem hukum yang lebih berpihak pada korban.
About the Author
