Penulis: aya aya

  • Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945

    Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945

    Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 – Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Kemudian untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersebut pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa […]

    Continue Reading

  • Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

    Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

    Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman – Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengelompokan asas-asas tersebut berdasarkan instrument dalam penegakkan hukum, untuk memudahkan pemahaman, yaitu: Lembaga Peradilan Hakim Pengadilan Subjek Hukum Putusan Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: Lembaga Peradilan Peradilan […]

    Continue Reading

  • Langkah-Langkah Penyusunan Sebuah Undang-Undang

    Langkah-Langkah Penyusunan Sebuah Undang-Undang

    Langkah-Langkah Penyusunan Sebuah Undang-Undang – Undang-undang dalam proses penyusunannya merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat dan presiden. Sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang biasanya disebut dengan Rancangan Undang-Undang (RUU). Langkah Penyusunan Undang-Undang Rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya, dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dapat juga berasal dari presiden. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan […]

    Continue Reading

  • Peradilan Umum

    Peradilan Umum

    Peradilan Umum – Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, untuk penyempurnaan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang […]

    Continue Reading

  • Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyusunan Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Penyusunan spesifikasi teknis atau […]

    Continue Reading

  • KAJIAN PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA

    KAJIAN PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA

    KAJIAN PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA – Saat ini pemerintah tengah berupaya mengesahkan Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP). RKUHP merupakan suatu rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui KUHP sebagai sumber hukum pidana saat ini yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch, serta untuk menyesuaikan dengan politik […]

    Continue Reading

  • TELAAH HUKUM PENGHAPUSAN PEGAWAI HONORER DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

    TELAAH HUKUM PENGHAPUSAN PEGAWAI HONORER DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

    TELAAH HUKUM PENGHAPUSAN PEGAWAI HONORER DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH – Pegawai Tidak Tetap atau sering disebut Tenaga honorer mendapatkan legalitas hukum sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Undang-undang ini menetapkan bahwa disamping Pegawai Negeri, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap atau […]

    Continue Reading

  • Sanksi Pidana Pencatutan Nama Seseorang Pada Tahap Pendaftaran Partai Politik

    Sanksi Pidana Pencatutan Nama Seseorang Pada Tahap Pendaftaran Partai Politik

    Sanksi Pidana Pencatutan Nama Seseorang Pada Tahap Pendaftaran Partai Politik – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat 275 orang anggotanya mengalami pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) dalam masa pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu. Sebelumnya, KPU juga mengungkap temuan serupa. Mereka mencatat NIK 98 orang komisioner dan pegawai KPU di semua daerah dicatut oleh Parpol […]

    Continue Reading