BISAKAH DEBITUR MENGGUGAT OBJEK JAMINAN YANG SUDAH DILELANG KE PENGADILAN?
Hak Tanggungan
Kasus di atas berhubungan dengan jaminan berupa benda tidak bergerak. Dalam hal ini adalah tanah, yang dapat dijaminkan dengan pembebanan Hak Tanggungan. Hal tersebut sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT).
Adapun pengertian dari Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa sifat Hak Tanggungan adalah accessoir, yang pemberiannya merupakan “perjanjian ikutan” dari perjanjian pokoknya. Misalnya perjanjian utang-piutang. Perjanjian utang-piutang tersebut dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik. Serta tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi dari perjanjian itu.
Dengan demikian, tidak akan pernah ada Hak Tanggungan tanpa adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya. Selanjutnya, sebagai tanda bukti adanya suatu Hak Tanggungan, maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini berarti Sertifikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menggugat Jaminan yang Sudah Dilelang
Dasar hukum lelang obyek Hak Tanggungan adalah Pasal 6 UUHTyang berbunyi:
Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
-
Menggugat Objek Tanggungan sebelum Dilelang
Sebagai tambahan informasi untuk Anda, yang bisa menghentikan lelang adalah gugatan dari pihak ketiga. Hal ini telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang (“Permenkeu 27/2016”):
“Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.”
-
Menggugat Objek Tanggungan sesudah Dilelang
Lalu bagaimana jika obyek Hak Tanggungan sudah dilelang dan yang menggugatnya adalah debitur?. Pada prinsipnya, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan oleh seseorang. Dalam hal ini misalnya jika debitur mengajukan gugatan atas dilelangnya jaminan tersebut oleh pengadilan.
Namun, perlu ditelaah mengenai dalil apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan tersebut oleh debitur. Misalnya apakah hutangnya ternyata belum jatuh tempo, atau apakah ada perbuatan melawan hukum dalam pembuatan perjanjian pokok sebelum dilakukannya pembebanan hak tanggungan. atau hanyalah merupakan gugatan yang sifatnya untuk menunda atau mengganggu dilaksanakan pelelangan jaminan tersebut (vexatious litigation). Sehingga dari pertanyaan di atas, gugatan tersebut dapat dilakukan oleh debitur apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden) pada waktu pembuatan perjanjian utang-piutang, sebagai perjanjian pokoknya.
About the Author
Keadaanku bangkrut jaminan di bank bri dilelang paksa tidak sesuwai harga njop. Kasusnya dari tahun 2018 sampai hari ini 2026 masi dalam sengketa. Bisakah saya memilikinya kembali.
Terima kasih atas penjelasan Bapak/Ibu. Terkait kondisi aset yang dilelang dan masih dalam sengketa sejak tahun 2018 hingga saat ini, pada prinsipnya masih ada kemungkinan untuk diperjuangkan kembali, tergantung pada kronologi, dokumen, serta proses hukum yang telah berjalan.
Agar dapat kami pelajari lebih lanjut secara menyeluruh dan memberikan langkah hukum yang tepat, perkara ini sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Silakan menghubungi nomor kantor kami di 08113031223, sehingga kami dapat membantu menelaah dan mengupayakan penyelesaian terbaik atas perkara Bapak/Ibu tersebut.
Kami siap membantu bapak/ibu.