PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) – Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan penting dalam mengawal konstitusi dan menjaga agar undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya, MK mengeluarkan berbagai jenis putusan yang memiliki dampak hukum berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis putusan yang dikeluarkan oleh MK:

Putusan Pengujian Undang-Undang:

        Putusan Mengabulkan: MK memutuskan bahwa undang-undang atau sebagian dari undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

        Putusan Menolak: MK memutuskan bahwa undang-undang atau sebagian dari undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan pengujian ditolak.

        Putusan Tidak Dapat Diterima: MK memutuskan bahwa permohonan pengujian tidak memenuhi syarat formal atau materiil sehingga tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara:

        Putusan Mengabulkan: MK memutuskan bahwa ada pelanggaran kewenangan antar lembaga negara dan menetapkan siapa yang berwenang.

        Putusan Menolak: MK memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran kewenangan antar lembaga negara yang disengketakan.

Putusan Pembubaran Partai Politik:

        Putusan Mengabulkan: MK memutuskan untuk membubarkan partai politik yang terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945.

        Putusan Menolak: MK memutuskan bahwa partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan tidak terbukti melakukan pelanggaran sehingga permohonan pembubaran ditolak.

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum:

        Putusan Mengabulkan: MK memutuskan bahwa terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan dalam hasil pemilihan umum dan menetapkan hasil yang benar.

        Putusan Menolak: MK memutuskan bahwa tidak ada kesalahan atau kecurangan yang signifikan dalam hasil pemilihan umum sehingga permohonan ditolak.

Putusan Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden:

        Putusan Mengabulkan: MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan DPR terbukti dan dapat menjadi dasar pemakzulan.

        Putusan Menolak: MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan DPR tidak terbukti.

Setiap jenis putusan ini memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda dan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi dengan wewenangnya memastikan bahwa konstitusi dihormati dan dilaksanakan secara benar oleh semua pihak.