BISAKAH TAGIHAN KREDIT DIWARISKAN?

Namun, pasal 1045 KUHPer mengatur bahwa tidak seorangpun dapat menerima warisan yang jatuh ke tangannya sendiri. Penolakan pewarisan harus dilakukan secara tegas dan harus dilakukan dengan surat pernyataan kepada panitera pengadilan negeri (pasal 1057 KUHPer). Bagi ahli waris yang menolak untuk mewarisi, mereka tidak akan pernah dianggap ahli waris (Pasal 1058 KUHPer). Jika ahli waris bersedia menerima warisan, maka ahli waris harus membagi hutang, wasiat, dan beban lainnya dan menyeimbangkannya dengan pendapatan masing-masing dari warisan (pasal 1100 KUHPer). Termasuk pembayaran tagihan dengan kartu kredit.

Sementara bagi ahli waris dan ahli waris yang beragama Islam, hukum Islam berlaku pada ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang juga mengatur tentang hukum waris. Mengenai kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang ahli waris, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 171 e KHI bahwa harta warisan adalah harta warisan ditambah sebagian dari harta bersama yang digunakan oleh ahli waris. Selama pewaris sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan penyerahan bingkisan untuk kerabat.

Singkatnya, menurut peraturan, ahliwaris harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dan kemudian membagikan harta warisan kepada ahli waris. Oleh karena itu,menurut hukum perdata dan hukum Islam, jika ahli waris menerima warisan dari ahli waris, hutang ahli waris (dalam hal ini tagihan kartu kredit) tetap harus dibayar oleh ahli waris. (Tim Na/Ty)