# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
Menanti Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Menanti Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya – Indonesia kaya akan cagar budaya yang tersebar hampir di setiap daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah cagar budaya mencapai 66.348 buah (Kompas, 22 April 2014). Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Cagar budaya memiliki arti […]
-
Perang Tafsir Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung
Perang Tafsir Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung – Pada 16 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 1/PUU-XI/2013 telah menghapus ketentuan tentang perbuatan tidak menyenangkan di dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini telah diapresiasi positif oleh banyak kalangan karena melihat selama ini ketentuan terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan itu kerap […]
-
Membangun Dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa
Membangun Dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa – DPR-RI dan Pemerintah telah menyetujui RUU Desa menjadi Undang- Undang dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 18 Desember 2013. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 telah menandatangani pengesahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut (UU Desa). Dalam proses pembahasan di […]
-
Melepas Sandera Politik Calon Hakim Agung
Melepas Sandera Politik Calon Hakim Agung – F. Andrew Hanssen mengatakan bahwa sistem perekrutan dan promosi seorang hakim dapat menjadi tolok ukur seberapa jauh sebenarnya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu dimplementasikan dalam suatu negara, karena secara teknis sistem perekrutan dan promosi hakim dapat membuka ruang terciptanya intervensi kekuasaan politik di dalamnya (F. Andrew Hanssen, 1999: […]
-
Mengawal Konstitusi Dalam Menjamin Kehidupan Beragama
Mengawal Konstitusi Dalam Menjamin Kehidupan Beragama – Indonesia adalah negara dengan modal kebhinekaan yang bisa menjadi potensi luar biasa jika dikelola dengan benar. Tetapi bisa pula menyebabkan runtuhnya tubuh Indonesia secara perlahan jika setiap potensi kebhinekaan itu saling menghantam satu sama lain. Salah satu bentuk kebhinekaan itu adalah beragamnya agama yang berkembang di Indonesia. Agama […]
-
Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Dan Netralitas ASN Dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Dan Netralitas ASN Dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara – Akhir tahun 2013, menjadi momentum yang penting bagi seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia. Mengingat tanggal 19 Desember 2013, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang- Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) menjadi undang-undang. Undang- […]
-
Undang-Undang Keinsinyuran: Harapan Baru Tingkatkan Profesionalisme Insinyur
Undang-Undang Keinsinyuran: Harapan Baru Tingkatkan Profesionalisme Insinyur – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah untuk menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna DPR Selasa, 25 Februari 2014. Tetapi UU ini belum mulai berlaku karena masih ada 2 (dua) proses dalam pembentukan UU yang akan […]
-
Quo Vadis Keterbukaan Informasi Publik
Quo Vadis Keterbukaan Informasi Publik – Enam tahun sudah negara ini memiliki regulasi nasional terkait terkait informasi publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaaan Informasi Publik (UU KIP). Secara filosofi dan prinsip-prinsip demokrasi sulit dibantah bahwa memang UU KIP sangatlah penting dan strategis dalam kehidupan bernegara. Regulasi yang mengatur mengenai […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas debitur demokrasi dpr gugatan hak hakim ham hukum hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam karyawan kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang lingkungan hidup Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan PHK pidana pns politik praperadilan putusan sertifikat tanah tindak pidana undang-undang Yurisprudensi