Tag: hukum

  • Kekuatan Hukum Aanmaning

    Kekuatan Hukum Aanmaning

    Kekuatan Hukum Aanmaning – Aanmaning adalah peringatan atau teguran yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara (biasanya debitur) agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) secara sukarela sebelum dilakukan eksekusi paksa. Kekuatan hukum aanmaning dijamin dalam sistem peradilan Indonesia dan memiliki beberapa aspek penting:   1. Dasar Hukum […]

    Continue Reading

  • KEKUATAN HUKUM DARI YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

    KEKUATAN HUKUM DARI YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

    KEKUATAN HUKUM DARI YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG – Yurisprudensi adalah rangkaian putusan-putusan pengadilan, khususnya dari Mahkamah Agung, yang memiliki nilai sebagai pedoman atau acuan dalam menyelesaikan perkara yang serupa di masa mendatang. Yurisprudensi terbentuk ketika suatu putusan pengadilan, khususnya pada tingkat Mahkamah Agung, dianggap memiliki prinsip hukum yang penting, inovatif, atau memberi arah dalam penerapan hukum […]

    Continue Reading

  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT

    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT

    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT – Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang bisa melibatkan pasangan suami-istri, mantan pasangan, atau anggota keluarga lainnya. KDRT tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat mencakup : Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikologis, Kekerasan Seksual, Kekerasan Ekonomi. KDRT merupakan masalah serius yang dapat […]

    Continue Reading

  • Politik Hukum RUU Tentang Perlindunga Data Pribadi

    Politik Hukum RUU Tentang Perlindunga Data Pribadi

    Politik Hukum RUU Tentang Perlindunga Data Pribadi – Kepemilikan data pribadi adalah hal yang krusial dalam era digital. Setiap individu diminta untuk memberikan data pribadi ketika menggunakan layanan online, membeli produk online, mendaftarkan akun surat elektronik, membuat janji dokter, membayar pajak, menandatangani kontrak, dll. Data-data pribadi tersebut seringkali dikumpulkan tanpa sepengetahuan individu yang bersangkutan dan dilakukan […]

    Continue Reading

  • Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

    Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

    Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman – Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengelompokan asas-asas tersebut berdasarkan instrument dalam penegakkan hukum, untuk memudahkan pemahaman, yaitu: Lembaga Peradilan Hakim Pengadilan Subjek Hukum Putusan Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: Lembaga Peradilan Peradilan […]

    Continue Reading

  • TELAAH HUKUM PENGHAPUSAN PEGAWAI HONORER DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

    TELAAH HUKUM PENGHAPUSAN PEGAWAI HONORER DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

    TELAAH HUKUM PENGHAPUSAN PEGAWAI HONORER DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH – Pegawai Tidak Tetap atau sering disebut Tenaga honorer mendapatkan legalitas hukum sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Undang-undang ini menetapkan bahwa disamping Pegawai Negeri, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap atau […]

    Continue Reading

  • Jenis Perikatan

    Jenis Perikatan

    Jenis Perikatan – Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang Lahir Karena Kontrak atau Persetujuan Kontrak atau persetujuan menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah, “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Persetujuan atau kontrak […]

    Continue Reading

  • Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

    Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

    Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat – Tindak pidana mengenai pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut : Pengertian Pemalsuan berasal dari kata “palsu”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); gadungan (tentang polisi, […]

    Continue Reading