Jenis Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jenis Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak.

Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Jenis Kontrak

Jenis kontrak diatur dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun jenis kontrak tersebut dibedakan menjadi:

Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Jenis kontrak jasa konsultansi.

Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jenis kontrak ini terdiri atas:

Lumsum.

Harga satuan.

Gabungan lumsum dan harga satuan.

Terima jadi (turnkey).

Kontrak payung.

Kontrak Jasa Konsultansi

Jenis kontrak jasa konsultansi ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jenis kontrak ini terdiri atas:

Lumsum.

Waktu penugasan.

Kontrak payung.

Pengertian

Berikut ini disampaikan pengertian dari masing-masing jenis kontrak sebagaimana tersebut di atas.

Kontrak Lumsum

Kontrak lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Semua resiko sepenuhnya ditanggung penyedia.

Berorientasi pada keluaran.

Pembayaran didasarkan pada tahapan/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

Kontrak Harga Satuan

Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.

Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan.

Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsum gabungan lumsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey)

Kontrak terima jadi (turnkey) merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan keyentuan sebagai berikut:

Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Kontrak Payung

Kontrak paying dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan

Kontrak berdasarkan batas waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Kontrak Tahun Jamak

Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari dua belas bulan atau satu tahun anggaran.

Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran.

Dalam hal ini penting untuk menjadi perhatian bahwa kontrak tahun jamak harus berpedoman kepada kepastian ketersediaan anggaran dalam penyusunan anggaran.