# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19Â Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Â tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyusunan Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Penyusunan spesifikasi teknis atau […]
-
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pemaketan pengadaan diatur dalam ketentuan Pasal 20Â Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Â tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengertian Pemaketan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemaketan dilakukan dengan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Keluaran atau hasil. Volume […]
-
Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Konsolidasi pengadaan merupakan bagian tahapan dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah tahapan rencana pengadaan, spesifikasi teknis/Kerangaka Acuan Kerja (KAK) dilakukan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 21Â Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Â tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengertian Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengertian dari konsolidasi pengadaan menurut ketentuan Pasal […]
-
Persiapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Persiapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Setelah terbitnya rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai persiapan dimaksud kita berpedoman pada ketentuan Pasal 23 – Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa perintah dilaksanakan melalui metode swakelola atau melalui penyedia. Untuk itu dalam hal […]
-
4 (empat) Tipe Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaksanaannya
4 (empat) Tipe Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaksanaannya – Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbagi atas: Swakelola Tipe I Swakelola Tipe II Swakelola Tipe III Swakelola Tipe IV Swakelola Tipe I Swakelola Tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai […]
-
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Pasal 1 angka 33Â Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Â tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ketentuan Penyusunan […]
-
Jenis Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jenis Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44Â Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Â tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Jenis […]
-
Bentuk Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Bentuk Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28Â Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Â tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk kontrak yang dimaksud dalam peraturan presiden ini merupakan bentuk kontrak yang berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah dalam pos perbelanjaan. Bentuk Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dengan demikian bentuk kontrak terdiri […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas debitur demokrasi dpr gugatan hak hakim ham hukum hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam karyawan kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang lingkungan hidup Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan PHK pidana pns politik praperadilan putusan sertifikat tanah tindak pidana undang-undang Yurisprudensi