# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
Macam-Macam Jaminan Hutang
Macam-Macam Jaminan Hutang – Jaminan adalah salah satu bentuk perlindungan yang disediakan undang-undang apabila debitur lalai dan tidak dapat melunasi utangnya. Kreditur dapat memperoleh pelunasan atas piutangnya tersebut dari jaminan yang diberikan oleh debitur. Bagaimana pengaturan tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Jaminan Umum Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang HukumPerdarta (KUHPer) […]
-
Akibat Apabila Debitur Wanprestasi
Akibat Apabila Debitur Wanprestasi – Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki pengertian prestasi buruk. Wanprestasi masuk dalam ranah hukum perdata dan diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun sudah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi […]
-
Tugas & Wewenang Kurator
Tugas & Wewenang Kurator – Definisi kurator terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang” Melihat pentingnya peran kurator dalam kepailitan, maka UU Kepailitan […]
-
Upaya Hukum Bagi Perkara Pidana
Upaya hukum perkara pidana adalah suatu cara bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jenis-jenis upaya hukum yakni: Upaya Hukum Biasa Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu […]
-
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA – Indonesia merupakan negara hukum yang memilki kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan yudikatif di Indonesia disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara untuk menjalankan sistem keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan […]
-
LARANGAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
LARANGAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG – Penjelasan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum […]
-
MENGENAL FORCE MAJEURE DALAM KUHPERDATA
MENGENAL FORCE MAJEURE DALAM KUHPERDATA – Keadaan yang tidak terduga di luar kendali seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Secara harfiah, force majeureyakni keadaan yang terjadi di luar kekuasaan seseorang dan istilah force majeure berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kekuatan yang lebih besar. Keadaan force majeure yakni di mana saat seseorang bisa terlepas dari […]
-
Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial Internet
Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial Internet – Akhir-akhir ini marak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan teknologi berbasis internet melalui media sosial,termasuk kasus pencemaran nama baik melalui media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, dimana hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet. Salah satu kasus […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas debitur demokrasi dpr gugatan hak hakim ham hukum hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam karyawan kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang lingkungan hidup Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan PHK pidana pns politik praperadilan putusan sertifikat tanah tindak pidana undang-undang Yurisprudensi