# Top Tags
Konsultan Hukum Dan Bisnis
-
MENAKAR URGENSI PPHN
MENAKAR URGENSI PPHN – Wacana mengenai revitalisasi haluan negara kembali bergulir di tahun ke-2 periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, wacana revitalisasi Garis-Baris Besar Haluan Negara (GBHN) sempat beberapa kali dicetuskan, utamanya dalam lima tahun terakhir ini. Kini, MPR kembali gencar mengusulkan revitalisasi GBHN melalui reformulasi haluan negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara […]
-
KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN NILAI EKONOMIS PRODUK KRIPTO (SUATU TINJAUAN TERHADAP REZIM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA)
KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN NILAI EKONOMIS PRODUK KRIPTO (SUATU TINJAUAN TERHADAP REZIM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA) – Periode abad ke-21 ditandai dengan perkembangan sektor keuangan dunia yang dipengaruhi oleh proses globalisasi dan digitalisasi, berupa produk derivative hingga cryptocurrency. Cryptocurrency adalah aset keuangan dalam bentuk data digital yang pengalihan kepemilikan dilakukan secara peer-to-peer (P2P) langsung (direct) […]
-
UUD 1945 ADALAH KONSTITUSI BERNILAI NORMATIF BUKAN NOMINAL ATAU SEMANTIK
UUD 1945 ADALAH KONSTITUSI BERNILAI NORMATIF BUKAN NOMINAL ATAU SEMANTIK – Akhir-akhir ini kembali muncul isu atau perdebatan tentang amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ada yang pro terhadap amandemen UUD 1945. Banyak pula yang kontra dengan amandemen UUD 1945. Isu atau perdebatan tentang amandemen UUD 1945 bukan hal yang […]
-
PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI KATALISATOR REVITALISASI PEMIDANAAN DI INDONESIA. SUATU KOMPARATIF STUDI PEMIDANAAN DENGAN FINLANDIA
PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI KATALISATOR REVITALISASI PEMIDANAAN DI INDONESIA. SUATU KOMPARATIF STUDI PEMIDANAAN DENGAN FINLANDIA – Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 membutuhkan fokus dan disiplin secara terus menerus melalui protokol kesehatan dan physical distancing. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan muatan sanksi pidana. Indonesia mengenal sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, […]
-
KEPASTIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
KEPASTIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL – Salah satu sumber lahirnya ketidakadilan (injustice) adalah ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum (rechtsvacum) itu sendiri. Khususnya dalam sistem peradilan pidana, kelahiran asas legalitas merupakan semiotik yang menandai perjalanan panjang sejarah kesewenang-wenangan penguasa (raja) atau hakim saat dahulu kala dalam mengadili individu tanpa kejelasan hukum tertulis. Kehadiran hukum […]
-
PARADOKS DAN REPOSISI PANCASILA
PARADOKS DAN REPOSISI PANCASILA – Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai kearifan masyarakat nusantara. Nilai-nilai tersebut kemudian dikristalisasikan untuk menjadi pemandu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk Konstitusi. Pancasila tidak hanya merupakan asas atau prinsip filosofis, namun juga sebagai asas dan prinsip sumber hukum materil Indonesia yang dikonkretkan dalam bagian pembukaan dan […]
-
PINJOL ILLEGAL: ORGANIZED CRIME ATAU WHITE-COLLAR CRIME?
PINJOL ILLEGAL: ORGANIZED CRIME ATAU WHITE-COLLAR CRIME? – Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) mencatat hingga 31 Agustus 2021 jumlah penyaluran fintech P2P lending atau pinjaman online (Pinjol) kepada masyarakat mencapai Rp249,938 triliun, yang disalurkan kepada 68.414.603 juta entitas peminjam. Pada sisi lain, terdapat outstanding (kredit yang belum dilunasi/macet) sejumlah Rp26,098 triliun. Data ini memperlihatkan besarnya […]
-
PERDEBATAN PROGRAM ASIMILASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19
PERDEBATAN PROGRAM ASIMILASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 – Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19. PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak, untuk mengurangi tingkat penyebaran Corona Virus Disease-19. Keputusan ini merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi Narapidana yang mengacu pada Pasal 28 H ayat […]
Latest Posts
Categories
Tags
advokat anak asas debitur demokrasi dpr gugatan hak hakim ham hukum hukum indonesia hukum pidana hutang indonesia islam karyawan kdrt keadilan kekerasan konstitusi konsumen korupsi kuhap KUHP lelang lingkungan hidup Mahkamah Konstitusi penanaman modal penegak hukum pengadilan peradilan perkawinan perlindungan PHK pidana pns politik praperadilan putusan sertifikat tanah tindak pidana undang-undang Yurisprudensi